Rekonsiliasi Keuangan Semester I TA 2024 di Lingkungan Balai Besar MKG Wilayah V
Admin MEWS
4 bulan yang lalu | Minggu, 21 Juli,2024 12:32:26 (WIT)
Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah V telah sukses melaksanakan kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan semester pertama tahun anggaran 2024. Acara ini dilaksanakan selama empat hari di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto, M.Si, pada hari Senin, 15 Juli 2024. Dengan tema "Melalui Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 Kita Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan BMKG untuk Mewujudkan Organisasi BMKG yang Modern dan Agile", acara ini bertujuan memperkuat integritas serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan BMKG.
Pada sambutannya, Guswanto menekankan pentingnya adaptabilitas dan modernitas BMKG dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bagian dari upaya menuju tata kelola yang lebih baik. Beliau juga mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan BMKG tahun 2023. Peserta rekonsiliasi melibatkan 21 Unit Pelaksana Teknis di wilayah Papua, termasuk Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Selama acara berlangsung, dilakukan penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN) untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang efektif. Langkah ini sejalan dengan komitmen BMKG untuk menjadi organisasi yang modern dan adaptif, sesuai dengan standar akuntabilitas publik yang tinggi serta peraturan yang berlaku.
Para peserta juga dibekali dengan visi dan misi BMKG untuk periode 2025-2029, yang menegaskan komitmen BMKG sebagai lembaga MKG berkelas dunia yang berkontribusi signifikan pada pembangunan berkelanjutan, baik di Indonesia maupun secara global. Dengan semangat dan tekad yang kuat, BMKG bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta tata kelola organisasi guna mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang.
Rekonsiliasi laporan keuangan ini tidak hanya sebagai upaya mempertahankan integritas dan kredibilitas BMKG, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang transparan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta menjadikan BMKG sebagai contoh dalam pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan profesional.
Pada sambutannya, Guswanto menekankan pentingnya adaptabilitas dan modernitas BMKG dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bagian dari upaya menuju tata kelola yang lebih baik. Beliau juga mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan BMKG tahun 2023. Peserta rekonsiliasi melibatkan 21 Unit Pelaksana Teknis di wilayah Papua, termasuk Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Selama acara berlangsung, dilakukan penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara (BMN) untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang efektif. Langkah ini sejalan dengan komitmen BMKG untuk menjadi organisasi yang modern dan adaptif, sesuai dengan standar akuntabilitas publik yang tinggi serta peraturan yang berlaku.
Para peserta juga dibekali dengan visi dan misi BMKG untuk periode 2025-2029, yang menegaskan komitmen BMKG sebagai lembaga MKG berkelas dunia yang berkontribusi signifikan pada pembangunan berkelanjutan, baik di Indonesia maupun secara global. Dengan semangat dan tekad yang kuat, BMKG bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta tata kelola organisasi guna mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang.
Rekonsiliasi laporan keuangan ini tidak hanya sebagai upaya mempertahankan integritas dan kredibilitas BMKG, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban yang transparan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta menjadikan BMKG sebagai contoh dalam pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan profesional.
Gallery Image :